Badan Pakar Nasdem Soroti Bank Negeri Di UU Ciptaker

WE Online, Jakarta

Dewan Spesialis NasDem secara komprehensif akan menganjurkan masukan-masukan secara mendalam terkait dan turunan dari Undang-undang Cipta Kegiatan (Ciptaker).  

“Tadi malam, kita membahas klaster pertanahan, termasuk soal Bank Tanah dengan diatur dalam UU Ciptaker. Maksudnya, agar implementasi UU ini lebih jelas dan tegas untuk umum, ” ujar  Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar di acara Focus Group Discussion (FGD) Dewan Ahli Partai NasDem di Jakarta.

Baca Juga: Biro Jokowi Mau Digeruduk, Nasdem Wanti-Wanti Pasukan Habib Rizieq!

Acara FGD yang dipandu anggota Dewan Pakar NasDem, Abdul Malik ini menampilkan pakar pertanahan Rino Wicaksono, dan Staf Istimewa Menteri ATR-BPN, Taufiqulhadi.  

Hadir juga Wakil Ketua Dewan Pakar NasDem, Peret F Gontha, Sekjen Dewan Pakar NasDem, Hayono Isman, para anggota, Dhinie Tjokro yang baru saja siap sebagai Dubes RI di Ekuador, juga Astari Rasyid  eks Dubes Ri di Bulgaria, pakar pertahanan, Connie Rahakundini dan Rr Tutiek Setia Murbi, profesonal pertanahan  dan diikuti 16 Anggota Balai Pakar secara zoom.

Seperti diketahui, aturan mengenai Pertanahan dan Bank Tanah diatur pada UU Ciptaker.    

Dalam UU ini, sebutan Siti, negara akan mengumpulkan desa terlantar atau yang sengaja tidak diusahakan oleh pemilik hak, kerelaan, ataupun konsesi atas tanah atau kawasan paling lama dua tarikh sejak diberikan.  

Hak-hak tersebut, bisa dicabut & dikembalikan pada negara, sedangkan penetapannya sebagai aset bank tanah akan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam bank tanah itu juga nantinya akan dibentuk Komisi Bank Tanah (KBT). Komite ini akan diisi oleh tiga atau empat orang menteri, yang tugasnya adalah menentukan kebijakan.  

Komite ini juga hendak diawasi oleh Dewan Pengawas.   Ada dua komponen di pada Dewan Pengawas, yakni yang berpangkal dari pemerintah dan profesional.  

Komponen yang bermula dari pemerintah, ditunjuk langsung sebab pemerintah dan untuk profesional, diusulkan oleh pemerintah dan di- approve oleh DPR.

Partner Sindikasi Konten: Rakyat Merdeka