CDP Ungkap Kendala Pengembangan Bakal Bakar Nabati

cdp-ungkap-kendala-pengembangan-bahan-bakar-nabati-1

Untuk mengurangi emisi karbon dan impor bahan mengobarkan fosil, pemerintah terus mendorong peningkatan konsumsi bahan bakar nabati, terutama bahan mengobarkan nabati berbasis minyak sawit.

Akan tetapi, alternatif bahan bakar hijau itu menghadapi tantangan berkurangnya luasan hutan di Indonesia. Sebagai komoditas perkebunan, sawit berperan sangat penting di dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tetapi, jika biodiesel berbasis sawit dicanangkan untuk menggantikan penggunaan energi bahan bakar fosil, aspek kelestarian menjadi pokok utamanya.

Baca Juga: Energi Terbarukan Berbasis Sawit Jadi Pokok EBT dari BRIN

Berdasarkan laporan terbaru dibanding CDP, organisasi nirlaba internasional yang bergerak di dunia lingkungan hidup, dalam telaah kebijakan bahan bakar nabati (biofuel) ditemukan bahwa kecendekiaan biofuel yang ada saat ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan terhadap hutan pada Indonesia.

Eksekutif CDP untuk Hong Kong, Asia Tenggara, Australia & Selandia Baru, Pratima Divgi, mengatakan bahwa dengan lemahnya kewajiban sertifikasi, adanya sumbangan untuk biofuel serta hati yang agresif untuk meningkatkan produksi minyak sawit, justru akan menyebabkan para pembuat minyak sawit untuk melindungi sistem bisnisnya seperti pelik.

Daripada menanamkan pada inovasi untuk meningkatkan produksi yang lebih berkelanjutan, seperti meningkatkan produktivitas tanah. “Risiko-risiko lingkungan yang lahir akibat kerangka peraturan itu membuat perluasan bahan menjilat nabati berjalan melenceng daripada target yang telah ditetapkan pemerintah, ” kata Pratima.

Padahal, bahan tersebut bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan emisi, sesuai dengan Perjanjian Paris. Kira-kira 80% dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang ada dalam rantai pasokan biodiesel berasal dari perkebunan. Dengan demikian, sejumlah mulia GRK yang dikeluarkan tersebut berpotensi melampaui perkiraan penghematan emisi mana pun.

“Kecuali jika biodiesel didapatkan dari sumber-sumber dengan bebas deforestasi, maka status ‘bahan bakar hijau’ dengan diklaim adalah hal yang menyesatkan, ” tambahnya.

Agar bahan mengobarkan nabati Indonesia dapat menjelma lestari dan dikategorikan sebagai sumber energi terbarukan, produksinya membutuhkan kebijakan-kebijakan yang masuk akal dan konsisten dari sektor-sektor pemerintahan disertai penerapan pelestarian hutan yang ketat dalam rantai pasok bahan mentah.

Keterbukaan terkait dengan aspek-aspek lingkungan pada produksi biodiesel adalah salah satu dari beberapa tindakan dengan dibutuhkan untuk mencapai ikatan pasok biodiesel yang sunyi deforestasi. “Untuk menyeimbangkan kesehatan fiskal dan lingkungan tumbuh di Indonesia, produksi serta konsumsi biodiesel haruslah berkelanjutan, ” tegasnya.

Penerapan transparansi yang kuat untuk melacak dan memastikan sumber, buatan dan konsumsi biodiesel dengan berkelanjutan perlu menjadi prioritas agar dapat sejalan mengikuti mendukung ambisi kebijakan yang ada.