Demokrat Minta Tak Ganggu Ponpes Habib Rizieq, Mahfud MD: Saya Tidak Paham Urusan Tanah Itu

Demokrat Minta Tak Ganggu Ponpes Habib Rizieq, Mahfud MD: Saya Tidak Paham Urusan Tanah Itu

WE Online, Jakarta

Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat milik Imam Gede Front Pembela Islam (FPI) Buah hati Rizieq Shihab (HRS) yang digugat oleh PTPN VIII mendapat perhatian dari sejumlah kalangan.

Salah satunya mantan ketua DPR RI Marzuki Alie. Politikus Partai Demokrat ini mengirimkan pesan mencuaikan WhatsApp kepada Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Baca Juga: Banyak Ustaz Dipenjara, Mahfud MD Bantah Negeri Islamophobia

Dalam pesannya tersebut, Marzuki Alie menginginkan kepada Mahfud MD untuk berpihak pada keadilan dan meminta biar aset milik HRS yang sangat bermanfaat bagi umat tersebut tak turut dihabisi.

Menanggapi pesan tersebut, Mahfud MD menyuarakan terima kasih dan mengaku tak mamahami urusan tanah tersebut. Meski begitu, Mahfud MD berkomitmen membangun memproporsionalkan permasalah tersebut.

“Saya sendiri tak begitu kesimpulan urusan tanah itu karena tak pernah mengikuti kasusnya. Ini baru tahu juga setelah disomasi. Belakang saya bantu untuk memproporsionalkannya, ” katanya.

Mendapat simpulan tersebut, Marzuki Alie menjelaskan bila langkah PTPN diakomodir dan dibenarkan penegak hukum maka akan penuh rakyat yang bisa dipidana sebab menggunakan lahan HGU.

“Terima kasih prof, tanah HGU yang terlantar bisa digarap oleh orang lain. HGU-nya bisa dibatalkan. Kalau PTPN ini diakomodir serta dibenarkan penegak hukum maka banyak HGU yang dimiliki konglomerat & ditelantarkan oleh pemilik hak karena dijadikan landbank tidak dapat dimanfaatkan rakyat. Rakyat akan dipidana dan itu akan menjadi kasus besar karena banyak rakyat yang tidak memiliki lahan menggarap tanah HGU yang ditelantarkan, ” ucapnya.

Baca Juga: FPI Sesumbar: Habib Rizieq Tak Masalah Ditahan Kasus Kerumunan Model Apapun

Partner Persekutuan Konten: SINDOnews