Duh, Anggaran untuk UMKM Salah Hitung?! Masyarakat Lagi yang Rugi

Duh, Anggaran untuk UMKM Salah Hitung?! Masyarakat Lagi yang Rugi

WE Online, Jakarta

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyayangkan adanya kesalahan penghitungan anggaran rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dialokasikan kepada UMKM. Tercatat dana sebesar Rp35 triliun dianggarkan untuk program subsidi bunga UMKM serta Rp37, 4 triliun untuk kalender keluarga harapan (PKH).

Sayangnya, serapan dari anggaran yang dialokasikan tersebut masih belum suntuk. Untuk program PEN, serapannya betul rendah, berada di angka Rp3 triliun, padahal sudah disalurkan sandaran kredit kepada 8 juta pengusaha UMKM. Sedangkan untuk PKH, serapannya lebih tinggi mencapai 71% dari total yang dianggarkan.

Menanggapi sorotan yang datang lantaran berbagai pihak mengenai rendahnya rembesan anggaran untuk program PEN, Ketua Satuan Tugas PEN Budi Gunadi menyampaikan keterangan resmi bahwa terjadi kesalahan kalkulasi anggaran.

Baca Juga: Mau Tekan Stunting, Kemensos Pastikan Kandungan Gizi Beras Bansos

Baca Juga: Gaji dalam Atas 5 Juta Tapi Dapat BLT Rp2, 4 Juta, Menaker: Balikin!

“Angka serapan yang tidak mencapai 10% dari total yang dianggarkan itu mengakibatkan adanya gap yang cukup besar. Bahkan jika dikalkulasi kembali untuk penyaluran hingga akhir tarikh, angkanya masih berada di kisaran Rp 10 triliun, ” terang Pingkan melalui keterangannya (9/9/2020).

Menurut Pinkan, kesalahan estimasi anggaran tentu saja menarik perhatian dari masyarakat mengingat anggaran sebesar itu dapat dialokasikan untuk membangun program lainnya seperti bantuan sosial, bantuan pangan, maupun bantuan nilai usaha. Pemerintah perlu lebih cepat tanggap dalam memperbaiki kalkulasi mengikuti realokasi anggaran yang terhitung meleset dari perkiraan awal

Ia pun menambahkan, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pendataan untuk memelihara akuntabilitas program dan memastikan bantuan memang sampai kepada mereka yang termasuk dalam kriteria penerima. Hal ini penting untuk mengeliminir potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Sementara untuk penyediaan provokasi kredit harus memprioritaskan bisnis dengan sulit beroperasi di tengah krisis. Menentukan prioritas ini membutuhkan proses identifikasi yang harus dikomunikasikan antara kementerian dan lembaga sektoral yang terkait, seperti Kemenko Perekonomian dan Kementerian UMKM, ” cetusnya.

Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk merespons disrupsi baik dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 di Indonesia, tercatat program PEN.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) 23/2020 serta kemudian disempurnakan dengan PP 43/2020, pemerintah memberikan dasar hukum untuk mendukung kebijakan untuk menjaga serta mencegah aktivitas usaha dari keterpurukan, mengurangi potensi pemutusan hubungan kegiatan (PHK) dengan menggelontorkan stimulan berbentuk subsidi bunga kredit bagi debitur UMKM yang terdampak, serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.