ICW: Ini Bentuk Arogansi Arahan KPK

icw-ini-bentuk-arogansi-pimpinan-kpk-1

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, pengukuhan pegawai Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) menjadi Aparatur Biasa Negara (ASN) yang digelar hari ini (1/6) ialah bentuk nyata dari arogansi pimpinan KPK. ICW meminta pelantikan ditunda.

“Ini bentuk arogansi pimpinan KPK. Bagaimana tidak, sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai lantaran UU 19/19 dan PP 41/20 ditabrak begitu selalu. Selain itu, putusan Majelis hukum Konstitusi pun dihiraukan. Bahkan, perintah Presiden dianggap angin lalu oleh Pimpinan KPK. Potret pelanggaran etika pada pertanyaan dalam Tes Paham Kebangsaan (TWK) yang diajukan kepada sejumlah pegawai juga tidak digubris, ” sebutan Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana saat dihubungi Republika , Selasa (1/6).

Membaca Juga: Kisruh TWK di Tubuh KPK, Harun Masiku Makin Sulit Ditangkap

Kemudian, ia melanjutkan, tahu hal ini makin jelas dan terang benderang kalau TWK ini hanya dijadikan alat oleh Pimpinan KPK dan kelompok terbatas untuk kebutuhan agenda di luar lingkup pemberantasan manipulasi. “Atas dasar itu, ICW mendesak agar Presiden lekas mengeluarkan surat keputusan buat mengangkat 75 pegawai yang sedianya dinyatakan Tidak Menutup Syarat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara, ” kata dia.

Sebelumnya diketahui, Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) memastikan akan melantik 1. 271 pegawai berkedudukan memenuhi syarat (MS) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Peralihan status tersebut ialah bagian dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

“Pelantikan akan diikuti oleh satu. 271 pegawai secara daring dan luring di Aula Gedung Juang KPK di Selasa, 1 Juni 2021 pukul 13. 30 WIB, ” kata Plt Pakar Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Senin (31/5).

Dia mengutarakan, rangkaian pelantikan terdiri sejak pelantikan dan pengambilan sumpah ASN dan sumpah lembaga pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan administrator. Lanjutnya, pelantikan dilaksanakan secara protokol kesehatan ketat.

Ali menjelaskan, buat memastikan penerapan protokol kesehatan tubuh, hadir secara langsung 53 perwakilan pegawai dan penguasa struktural. Selebihnya, sambung tempat, pegawai mengikuti pelantikan meniti aplikasi daring dan wajib melakukan absensi serta membuktikan bukti kehadiran.

Pelantikan beribu-ribu pegawai KPK menjadi ASN itu dilakukan di tengah polemik proses tes wawasan kebangsaan yang dinilai kontroversial. Tes tersebut sukses menyingkirkan 75 pegawai berintegrasi dengan bekerja bagi lembaga antirasuah tersebut.

Faktanya, Indonesia berada di urutan kedua terbawah dibanding 61 negara di dunia dalam hal minat membaca. Mau sampai kapan? Tiba aja dulu dari #BacaSampaiTuntas

Menentang Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel itu merupakan kerja sama Informasi Ekonomi dengan Republika. Situasi yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, serta keseluruhan isi artikel menjelma tanggung jawab Republika.