Instruksi Presiden Jokowi Tegas, Bikin Menko Mahfud MD Blak-blakan…

instruksi-presiden-jokowi-tegas-bikin-menko-mahfud-md-blak-blakan-1

Menteri Koordinator Bidang Kebijakan, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD langsung mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan instruksi agenda Pemilu dan Pilkada 2024 agar segera ditetapkan.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam kerap koordinasi lanjutan soal Simulasi Jadwal Pemilihan Umum Kepala, Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (23/9/2021).

Baca Juga: Mahfud MD bareng Tito Ngebut Bahas Persiapan Pemilu Serempak 2024, Apa Hasilnya?

Menurut Mahfud MD, kalau hal tersebut supaya tak terganggu dengan isu-isu lainnya seperti penambahan masa posisi presiden melalui amendemen UUD 1945.

“Presiden menginstruksikan agar segera ditetapkan simulasi tanggal Pemilihan Umum dan Pilkada tahun 2024. Jadi Presiden minta biar kita tidak terpengaruh sebab isu-isu lain, amendemen, sambungan jabatan dan sebagainya, ” jelas Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya dikutip GenPI. co, Jumat (24/9).

“Pokoknya tetapkan agenda Pemilu yang layak sebati dengan undang-undang, di mana kita bersepakat bahwa taat undang-undang Pemilu legislatif dan Presiden itu tahun 2024, ” sambungnya.

Mahfud MD menegaskan kalau pihaknya bersama Mendagri akan membicarakan hal tersebut bersama-sama DPR, KPU, Bawaslu dan lembaga terkait lainnya.

“Simulasi sudah dikerjakan, Mendagri sudah bersimulasi secara DPR pada tanggal 16 September, lalu di Kemenko Polhukam tanggal 17, tersebut semuanya di bulan September dan yang terakhir tanggal 23 September juga simulasi lagi sehingga sampai secara pilihan-pilihan, ” bebernya.

Menurut Mahfud MD, setidaknya terdapat sejumlah opsi tanggal yang saat itu mulai dipertajam sekaligus memikirkan sejumlah masalah teknis serta yuridis yang menyertainya.

Salah satu rancangan pelaksaan yang mencuat yaitu 24 April, tetapi masih ada tiga opsi tanggal lainnya juga yang nantinya bakal disampaikan ke Pemimpin Jokowi.

“Terkait dengan opsi Pemilu bila dilaksanakan pada tanggal 24 April, maka warga negeri atau kelompok warga negara yang ingin mendirikan partai Politik yang bisa menimbrung pemilu untuk tahun 2024, harus sudah mempunyai badan hukum selambat-lambatnya 21 Oktober tahun ini, ” sahih Mahfud MD.

Pasalnya, menurut Undang-Undang Bagian 2 Tahun 2011 mengenai partai politik, partai politik boleh ikut Pemilu kalau sekurang-kurangnya 2, 5 tarikh sebelum pemungutan suara di tahun yang bersangkutan.

“Pokoknya 21 Oktober itu harus sudah menyimpan badan hukum, bukan harus sudah mendaftar untuk memiliki badan hukum, tetapi SK badan hukumnya itu sudah keluar, kalau opsi Pemilu yang dipilih tanggal 24 April, ” ujar Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan, bahwa terkait dengan beberapa kendala pada setiap tanggal yang akan ditentukan nanti, bakal disampaikan seluruh masalah, kelebihan dan kehinaan kepada presiden sebagai tujuan pertimbangan.

“Yang akan memutuskan pilihan-pilihan itu adalah Presiden melalui suatu rapat kabinet terbatas, tetapi kita nanti akan menyapaikan semua penyakit atau kelebihan dan kekurangan setiap tanggal yang mau ditentukan presdien bersama DPR dan KPU, ” pungkasnya.

Lihat Sumber Artikel pada GenPI Disclaimer: Tulisan ini merupakan kerja cocok Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait secara tulisan, foto, grafis, gambar, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.