KPK Akan Lucuti Nama Lain yang Terlibat di Kasus Jaksa Pinangki

KPK Akan Lucuti Nama Lain yang Terlibat di Kasus Jaksa Pinangki

WE Online, Jakarta semrawut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan siap menyelidiki nama-nama lain yang diduga terlibat dalam kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari. Nama-nama lain itu dilaporkan Masyarakat Antikorupsi Nusantara (MAKI) ke komisi antirasuah, Jumat (18/9) kemarin.  

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, komisinya kini dapat mengacu penyelidikan sendiri karena  Kejaksaan  Utama (Kejagung) telah melimpahkan perkara ke persidangan, tanpa menindaklanjuti keterlibatan nama-nama yang dilaporkan MAKI tersebut.

“Insya Allah karena susunan jaksa P telah dilimpahkan ke persidangan, maka terbuka bagi KPK untuk memulai penyelidikan pada nama-nama yang disampaikan MAKI sepanjang sungguh didukung bukti yang cukup buat itu, ” ujar Nawawi menggunakan pesan singkat, Sabtu (19/9).

Baca Juga: Siapa Sosok DK yang Terseret Kasus Suap Jaksa Pinangki?

Nawawi menuturkan, yang dijadikan dasar bagi KPK untuk menelungkupkan penyelidikan sendiri adalah Pasal 10A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Yaitu jika ada laporan masyarakat dengan tidak ditindaklanjuti maka KPK mampu langsung mengambil alih dan menindaklanjutinya sendiri, ” imbuhnya.

Kini, KPK akan menelaah petunjuk dan dokumen yang diserahkan oleh MAKI terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah berikutnya.

Di sejumlah data dan dokumen dengan diserahjan sebagai bukti kepada KPK,   Boyamin menyebut sejumlah kata. Di antaranya, sosok ‘king maker’ yang disebut sering ada dalam pembicaraan antara jaksa Pinangki,   Djoko Tjandra, dan Anita Kolopaking.

Selain sosok ‘King Maker’ Boyamin juga menyebut sebanyak inisial, yakni T, DK, BR, HA, dan SH, yang diduga terlibat dalam kasus ini.  

Kemudian, Boyamin selalu meminta KPK mendalami istilah ‘bapakmu’ dan ‘bapakku’ terkait rencana pengurusan fatwa Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung (MA).  

Baca Juga: KPK Terbitkan Surat Supervisi Kasus Djoko Tjandra dan Pinangki

“KPK hendaknya mendalami aktivitas PSM dan ADK dalam rencana kepengurusan Fatwa dengan diduga sering menyebut istilah “Bapakmu” dan “Bapakku”, ” pinta Boyamin, Jumat (11/9).

Permintaan itu diajukan Boyamin lantaran menilai Kejagung terburu-buru melimpahkan berkas perkara  Jaksa Pinangki. Dia pun menduga penyidik korps adhyaksa enggan mengusut tuntas nama-nama asing yang ditengarai ikut terlibat.

Jampidsus Kejagung Ali Mukartono memang menyatakan, penyidik tidak hendak menindaklanjuti apa yang disampaikan Boyamin jika tidak terkait dengan pengesahan. “Kalau ada pembuktian, baru (diusut), gitu. Kan kalau ‘bapakku-bapakku’ apa hubungannya dengan pembuktian, gitu lho, ” ujarnya di Gedung Melingkar Kejagung, Jumat (18/9).  

Partner Sindikasi Konten: Rakyat Merdeka