Mempertimbangkan! THR Wajib Dibayar Sempurna Hingga ke Pekerja Kontrak dan Outsourcing

ingat-thr-wajib-dibayar-penuh-hingga-ke-pekerja-kontrak-dan-outsourcing-1

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Departemen Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  Indah Anggoro Putri  memastikan, pekerja secara status  outsourcing  (alih daya), kontrak, ataupun pekerja tetap berhak menerima Tunjangan Keadaan Raya (THR) Keagamaan. Pembayaran  THR Keagamaan  ini sebati Surat Edaran (SE) Cetakan M/6/HK. 04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tarikh 2021 bagi Pekerja/Buruh dalam Perusahaan, yang mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.

“THR Keagamaan tetap diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, ” kata Putri, di Kantor Kemenaker Jakarta, Minggu (25/4/2021).

Baca Serupa: Pemerintah Minta THR Dibayar Full, Calon Ketua KADIN: Kondisinya Harus Dilihat Bagaimana Dulu

Dijelaskan Dayang, ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan. Pertama, pekerja/buruh bersandarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kegiatan 1 bulan secara masuk atau lebih. Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang merasai PHK oleh pengusaha terkira sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

“THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status kerja. Para pekerja  outsourcing  maupun pekerja persetujuan, asalkan telah bekerja selama 1 bulan atau bertambah dan masih memiliki hubungan kerja pada saat keadaan keagamaan berlangsung, maka mempunyai mendapatkan THR juga, ” ujar Putri.

Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan ialah 1 bulan upah buat pekerja/buruh yang mempunyai era kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih. Namun pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara selalu sampai dengan kurang dibanding 12 bulan, berhak memiliki THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa kerjanya.

Membaca Juga: Pandemi Belum Usai, Bagaimana Mengelola THR?

Penghitungan imbalan sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean  wages); ataupun upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal risiko terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak pasti maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

“Dari perhitungan imbalan tersebut, tidak menutup prospek perusahaan juga dapat menganjurkan THR yang nilainya bertambah besar dari peraturan perundang-undangan, yang hal tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama itu memang telah dilakukan oleh perusahaan, ” ujar Ananda.

Sedangkan pekerja/buruh yang berfungsi berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung melalui dua ketentuan. Yaitu memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir pra hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan (rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).  

Lihat Sumber Artikel pada Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kegiatan sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, menjepret, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi kepalang jawab Rakyat Merdeka.