Penghapusan Non Tariff Measures Bantu Kurangi Angka Kemiskinan

WE Online, Jakarta

Implementasi non tariff measures (NTM) atau hambatan nontarif di perdagangan merupakan hal yang biasa. Namun, kalau NTM diimplementasikan dengan berlebihan, terutama pada sektor-sektor yang memengaruhi kesejahteraan orang banyak seperti pangan, hal ini dapat berpengaruh negatif. Salah satunya adalah di angka kemiskinan.

Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Felippa Amanta, mengatakan bahwa implementasi berbagai bentuk NTM sudah terbukti memengaruhi harga produk pangan, terutama komoditas yang tergolong penting. Hasil penelitian terbaru CIPS menunjukkan, implementasi NTM memengaruhi nilai komoditas pangan yang memiliki relevansi tinggi terhadap masyarakat Indonesia, yaitu beras dan daging.

Baca Juga: Ekonom: Investasi Dipermudah, Lapangan Kerja Terbuka Lebar

“Akibat bervariasi bentuk hambatan nontarif yang diterapkan pada komoditas-komoditas tersebut, harga domestik secara konsisten selalu lebih agung daripada harga internasional. Tentu situasi ini sangat merugikan rakyat jadi konsumen karena seharusnya mereka bisa mengakses komoditas tersebut dengan kehormatan yang lebih terjangkau. Tingginya harga memengaruhi besarnya pengeluaran, ” katanya di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Menurutnya, harga makanan serta kemiskinan memiliki keterkaitan karena pengeluaran terbesar rumah tangga adalah buat makanan. Bank Dunia menyebut, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 48, 55% dari pengeluaran mereka untuk sasaran dan minuman. Bank Dunia juga menyebut mereka yang menghabiskan di bawah US$2, 97 per senarai per hari membelanjakan 56, 21% penghasilannya untuk makanan.

Felippa melanjutkan, kondisi ini mewujudkan orang Indonesia, terutama yang berpenghasilan rendah, sangat rentan terhadap perubahan harga pangan. “Pada rumah nikah hampir miskin, hal ini apalagi bisa mendorong mereka ke kemiskinan. Ketika harga naik, orang-orang dengan sudah di ambang kemiskinan dihadapkan pada pilihan untuk menjadi bangsat atau kelaparan, ” tambahnya.

Untuk itu, penghapusan NTM perlu dilakukan untuk memberikan kanal dan keterjangkauan pangan kepada kaum Indonesia, terutama mereka yang bangsat. Analisis CIPS memperkirakan bahwa penghapusan NTM pada beras akan memiliki efek terbesar pada kemiskinan, yaitu sebesar 2, 52%.

Sementara itu, karena daging tidak merupakan pilihan utama mayoritas rakyat Indonesia, penghapusan NTM diperkirakan menekan kemiskinan hanya sekitar 0, 21%. Penghapusan NTM untuk beras & daging akan berdampak sebesar dua, 83%.

Ini berguna penghematan dari beras dan daging yang lebih murah akan menolong 7, 57 juta orang Indonesia keluar dari kemiskinan. Estimasi ini hasil penelitian Felippa Amanta & Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies, Iqbal D. Wibisono.

CIPS merekomendasikan kupasan menyeluruh terhadap semua NTM lin kementerian dan lembaga di daerah pangan dan pertanian. Kajian ini dapat menjadi acuan untuk menyingsetkan regulasi sehingga tidak ada NTM yang tumpang tindih berlebihan.

“Dengan mengurangi hambatan perdagangan NTM, masyarakat bisa menikmati pangan berkualitas dan beragam dengan bertambah murah, ” ucap Felippa.

Antara tahun 2015 dan 2018, jumlah kebijakan NTM pada Indonesia meningkat hampir 14% dari 169 di 2015 menjadi 192 di 2018. Berbagai kebijakan NTM ini berasal dari 13 institusi pemerintah berbeda. Kementerian Perdagangan adalah kontributor terbesar dalam terbitnya bervariasi kebijakan NTM (28, 6%), diikuti oleh Kementerian Perindustrian (27, 4%) dan Kementerian Pertanian (19, 9%). Kementerian Pertanian bahkan menambahkan kebijakan NTM sebesar 47% antara 2015 dan 2018 dari 132 menjadi 194.