Sebut Cek Saldo di ATM Link Kena Biaya Admin Aneh, YLKI: Mending ‘Nyimpen’ Duit di Kasur

sebut-cek-saldo-di-atm-link-kena-biaya-admin-aneh-ylki-mending-nyimpen-duit-di-kasur-1

Nasabah bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, mulai 1 Juni 2021, tidak gratis lagi untuk melakukan pengecekan selisih dan tarik tunai di ATM Link. Para nasabah akan dikenakan biaya dalam melakukan pengecekan saldo maupun tarik tunai.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menegaskan keberatannya terkait kebijakan ini. Apalagi, kebijakan sangat merugikan konsumen.

Mengucapkan Juga: Mulai 1 Juni, Tarik Tunai di Bank BUMN via ATM Link Kena Biaya Rp5. 000

“Terkait hal itu, pihak bank berdalih demi kenyamanan nasabah. Lah ketenteraman apanya? Emang ada surveinya terkait hal tersebut? Langka bin ajaib. Itu permintaan sepihak, mengatasnamakan konsumen. Permintaan yang paradoks, ” sekapur Tulus dalam keterangannya, Sabtu (22/5/2021).

Menurut Tulus, apa yang dikerjakan oleh bank BUMN dengan menerapkan kebijakan tersebut adalah langkah yang tidak jujur. Bank dianggap memeras konsumen melalui biaya admin.

“Yang terjadi bank menjadikan biaya admin jadi pendapatan utama, dan tersebut tidak fair . Jika dicermati, hidupnya bank hanya mengandalkan ongkos admin dari nasabah, ” kata Tulus.

Jika dicermati, kata Jujur, nasabah selalu dimintai sejumlah biaya dalam setiap bulannya. Itu dapat membuat kekayaan nasabah yang ditabung berakhir perlahan.

“Coba kita cermati, setiap konsumen per bulan minimal dipotong Rp14. 000. Belum bea lain, seperti pajak. Maka lama-lama uang nasabah tersebut habis dimakan biaya administrasi. Ini namanya nabung mau untung atau mau jentaka? ” ujarnya.

Jika dari biaya penyimpanan saja sudah dapat membina uang nasabah habis, makin jika untuk cek selisih saja dikenakan biaya. Peristiwa itu menurut Tulus sangat merugikan nasabah.

“Makin kurang konsumen, saldonya makin tergerus. Lalu apa gunannya membereskan uang di bank? Lebih baik nyimpan di kasur saja. Oleh karena tersebut, wacana ini harus ditolak karena merupakan kebijakan eksploitatif, ” ujarnya.

Lihat Sumber Artikel di Viva Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Arahan Ekonomi dengan Viva. Situasi yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjelma tanggung jawab Viva.