Sudah Puan Maharani, Gubernur Sumbar Surati Jokowi Tolak Omnibus Law

Sudah Puan Maharani, Gubernur Sumbar Surati Jokowi Tolak Omnibus Law

WE Online, Jakarta

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, merespons penolakan mahasiswa dan buruh kepada UU Cipta kerja dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Irwan meminta, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membatalkan UU Omnibus Law.

“Kepada Bapak Kepala berkenan dapat mempertimbangan untuk melahirkan Perpu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ” tulis Irwan, Jumat (9/10/2020).

Baca Selalu: UU Cipta Kerja Ramai Ditolak, Puan Maharani Usulkan…

Pasalnya, Irwan menyebut, UNDANG-UNDANG Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR awal pekan itu menimbulkan perlawanan dari kalangan buruh, mahasiswa, dan sejumlah organisasi masyarakat. Karenanya, dia meminta, presiden melahirkan Perpu supaya dapat memenuhi syarat demonstran.

Sebelumnya, tulisan serupa juga dikirikan Irwan kepada Ketua DPR RI Puan Ratu. Isi surat yang dikirimkan Irwan menyampaikan aspirasi peserta unjuk mengalami di Sumbar sejak Rabu (7/10) lalu.

Hari Jumat (9/10), Gubernur Sumbar kembali mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Irwan meminta presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membatalkan UU Omnibus Law.

Selain Gubernur Sesumbar, juga sudah ada sejumlah kepala daerah lain yang juga menyurati dan meminta presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Omnibus Law. Yakni Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, & Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Beberapa bupati dan wali kota juga menyuarakan situasi serupa. Yakni Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Bandung Dadang M Naser, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi, Bupati Subang H Ruhimat, Bupati Garut Rudi Gunawan, Bupati Tegal Umi Azizah, Tumenggung Limapuluh Kota Irefendi Arbi, & Wali Kota Malang Sutiaji.

Partner Sindikasi Konten: Republika