Tentara Habib Rizieq Meninggal Didor Petugas, Aktivis Jabar: Tak Perlu Diciptakan TPF

WE Online, Jakarta

Aktivitas Jawa Barat yang tergabung dalam “Masyarakat Sipil Kasmaran NKRI” menilai, tidak perlu ada tim pencari fakta ( TPF ), menindaklanjuti meninggalnya enam karakter laskar Front Pembela Islam ( FPI ) beberapa waktu lulus.

Menurut mereka, dengan terjadi di tol KM 50 Cikampek adalah penegakan hukum sebab aparat. Masyarakat Sipil Cinta NKRI sendiri terdiri atas perwakilan penggerak 98, PPJNA 98, Barikade 98, Prodem 98, For Gema 77/78, KPPSMI dan Pesantren Kebangsaan.

Baca Juga: Penentangan Petingginya, Habib Rizieq Shihab Dipenjara, FPI Siap Melawan: Akan..

Aktivis 98 Abdul Salam Nur Ahmad (Aam) menghargai, yang terjadi di Cikampek ialah penegakan hukum dari Polri. Menurut dia, sangat tepat dan dibenarkan secara hukum untuk ditindak tegas. Terlebih, kata dia, aparat kepolisian tidak sembarangan melumpuhkan dengan tembakan kalau tidak terjadi aksi yang membahayakan petugas.

“Atas meninggalnya keenam laskar pengawal HRS, kita sangat prihatin, turut berduka sebagai anak negeri. Tapi saya serupa mempertanyakan dorongan membentuk TPF, ” kata Aam di Bandung.   Baca Juga: Polisi Hanya Tegas ke Pentolan FPI Rizieq Shihab, Pengamat: Kental Nuansa Kebijakan

Dia pula membandingkan kejadian di Sigli Sulteng dan yang dilakukan OPM pada Papua. Dia mempertanyakan aktivis HAM atas kasus tersebut. “Kenapa mereka tidak bicara tim pencari tanda, ke mana politisi, tidak menyerukan dilakukan investasi independen, padahal tersebut jelas pelanggaran HAM berat. Kenapa tiba-tiba lantang bicara TPF pada peristiwa KM 50 Cikampek, ” katanya.

Menurut tempat, sangat tidak tepat dibentuk TPF atas peristiwa Tol Cikampek KM 50, karena itu murni penegakan hukum. Dia meminta Polri & aparat penegak hukum jangan hiraukan, lanjutkan penegakan hukum dan tolak pembentukan TPF apapun.

Sementara itu, Ketua Barikade 98 Jabar Budi Hermansyah meminta semua kalangan bersikap objektif. Dia mempertontonkan kerumunan di Bandara yang menyebabkan jadwal penerbangan terhambat. “Itu jelas melanggar HAM, ” kata Sifat.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews