Waduh, Setuju sama Opung Luhut!

WE Online, Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta segenap jajaran pejabat negara dan daerah untuk ikut membeli produk dalam negeri. Tujuannya guna menjunjung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Dalam peluncuran gerakan #SemuanyaAdaDisini yang merupakan bagian sebab Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang digelar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara daring, Rabu (1/7/2020), dia menekankan bahwa pemerintah harus siap contoh nyata mendukung gerakan itu.

Baca Juga: Tampak Pede, Opung Luhut Bantah Ramalan Sri Mulyani Soal…

“Tiap pejabat dalam pusat dan daerah harus mampu secara nyata menunjukkan keberpihakannya dan menjadi role model dan membeli produk dalam negeri untuk kebutuhan pribadinya, ” kata Luhut.

Luhut juga menuturkan agar negeri harus mengoptimalkan realisasi anggaran paket pengadaan pemerintah sebesar Rp321 triliun bagi UMKM dari total Rp783 triliun pada 2020 melalui pola pengadaan yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sebelumnya, pemerintah meluncurkan putaran nasional belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah khusus untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan, berdasarkan data mematok 15 Juni 2020, terdapat 380. 474 pelaku usaha yang telah partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari jumlah itu, sebanyak 44 persen atau 167. 278 merupakan pelaku usaha mungil.

Dari alokasi perkiraan Rp2. 209 triliun APBN-APBD, sebesar 52, 5 persennya dialokasikan untuk belanja pengadaan. “Namun sampai Juni, baru 62, 4 persen kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mencantumkan dalam sistem rencana umum pengadaan atau Sirum, ” katanya.

Oleh karena itu, Roni meminta kepada seluruh kementerian/lembaga & pemerintah daerah agar meningkatkan bayaran barang dan jasa untuk cara mikro dan kecil apabila mampu dipenuhi usaha mikro dan mungil. Kedua, ia juga meminta adanya pembinaan terhadap usaha mikro & kecil dan mendorong usaha mikro dan kecil binaan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mencatat sebagai penyedia melalui layanan pengadaan secara elektronik di tempat masing-masing.

“Ketiga, kami berniat seluruh belanja APBD yang dicadangkan untuk usaha mikro dan kecil ditetapkan melalui pengadaan langsung melalui aplikasi pengadaan langsung secara elektronik, ” pungkasnya.

Relasi Sindikasi Konten: Republika