Wapres: Sertifikasi Halal Perlu Berstandar Internasional

wapres-sertifikasi-halal-perlu-berstandar-internasional-1

Pengantara Presiden (Wapres) Ma’ruf Mengabulkan menginginkan adanya satu sertifikat halal Indonesia yang berstandar internasional. Dengan langkah itu, serifikat halal yang dikeluarkan Indonesia untuk suatu produk dapat diterima oleh seluruh negara tujuan ekspor.

“Dalam kaitan itu, saya meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama LPPOM MUI buat berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi serta UKM guna menyepakati adanya satu sertifikat halal Indonesia yang diterima secara universal, ” kata Ma’ruf dalam Jakarta beberapa waktu morat-marit.

Mengucapkan Juga: Meski Pandemi, Permintaan Produk Halal Tetap Menyusun

Wapres menekankan pentingnya serifikat halal yang menjelma salah satu syarat supaya produk dapat diterima di negara-negara tujuan ekspor. Zaman ini, industri halal telah mendapatkan tempat, tidak sekadar di kalangan masyarakat pribumi, tapi juga di kancah global.

Kejadian itu khususnya negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, termasuk negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Karena itu, pemerintah mendorong berbagai pihak untuk memperlancar proses sertifikasi produk halal, khususnya bagi pelaku daya mikro dan kecil (UMK).

“Dalam kerangka dukungan bagi UMK ini, diperlukan fasilitasi dari BPJPH, LPPOM MUI, dan institusi terkait lainnya untuk memperlancar proses sertifikasi produk UMK agar tetap kompetitif serta dapat menembus pasar pribumi maupun global, ” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Muti Arintawati, mengungkapkan bahwa UMK saat ini sedang menghadapi kesulitan umum pada mendapatkan sertifikasi halal.

Bagaikan kurangnya pengetahuan tentang persyaratan sertifikat halal, terbatasnya akses informasi bahan-bahan halal, sulitnya mendapatkan sumber daging serta produk turunannya yang telah bersertifikat halal di kelas, serta masalah biaya.

Faktanya, patokan antara jumlah penduduk dalam Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas